Alasan Konsumen Menuju Pasar Pakaian Bekas

Konon dinamai ‘awul-awul’ karena baju-baju itu ditumpuk begitu saja di toko sehingga jadi berantakan, alias awul-awulan (berantakan). Ditambah lagi jika memilih juga harus meng-awul-awul baju dari tumpukan di toko.

Nah, Anda yang suka jalan-jalan untuk hunting dress korea si kawasan butik fashion, pasti pernah mampir ke showroom dadakan butik busana maupun butik fashion yang sudah permanen untuk memilih baju korea ‘kualitas impor’ berharga ‘miring’ tersebut. ‘Bisnis baju dress impor’ atau ‘baju bekas’ ini memang tumbuh subur di daerah sub-urban perkotaan, karena karakter konsumennya yang ingin tampil serba branded dengan SES (Social Economic Size) B dan C. Bahkan untuk kelas ekonomi A pun seringkali rela berdesak-desakkan, untuk mencari dress local atau aksesoris yang mereka inginkan di fashion store tersebut.

Di Indonesia sendiri, kemunculan pasar ‘ fashion busana bekas’ ini tidak berjalan merata. Pasar dress korea bekas di Sumatera, Batam, Kalimantan, dan Sulawesi misalnya, lebih dulu muncul daripada di Jakarta, Bandung, Yogya, Surabaya. Toko baju bekas di sini lazim disebut dengan toko ‘baju korea impor’ , karena memang baju dress bekas itu asalnya dibawa dalam karung-karung besar dari pelabuhan.

Jenis barang yang dijual di toko macam ini bermacam-macam, mulai dari kaos, hem, jaket, celana panjang, sampai selimut-selimut tebal dan bed cover. Harga barang-barang yang dijual di kota-kota yang dekat dengan pelabuhan, biasanya lebih murah daripada di kota-kota lain.

Pada awalnya, konsumen terbesar dress local bekas adalah anak-anak muda. Karena selain soal knowledge, anak muda tentu lebih ter-influence dengan kultur luar negeri, dalam konteks ini, mereka lebih memilih membeli baju bekas karena ingin meniru gaya Kurt Cobain, Ramones, atau Gong Li misalnya.

Baju bekas tercatat ikut membentuk gaya subkultur anak muda yang khusus dan unik. Selain merefleksikan posisi keuangan anak-anak muda yang terbatas, juga menggambarkan gairah akan gaya pakaian-pakaian retro yang otentik dan tidak ada kembarannya. Jenis baju yang dijual di toko-toko baju bekas biasanya berjumlah terbatas, atau malah hanya tersedia sebanyak satu buah saja, sehingga terkesan lebih personal.

Di sisi lain, khalayak umum yang ikut meramaikan pasar baju bekas pada akhirnya, memiliki alasan tersendiri, di antaranya adalah soal tuntutan untuk tampil maksimal di setiap kesempatan, atau alasan ekonomis yang kerap mengurungkan niatan untuk belanja Gucci, Luis Vuitton, Prada atau Armani. Bagaimana dengan Anda?

Dot dan Jempol Penyebab Gangguan Bicara

DOT memang efektif membantu orangtua dalam menenangkan bayi saat rewel. Namun hal ini dipercaya justru menjadi faktor penghambat perkembangan bicara anak. Menurut hasil studi yang dilakukan para peneliti dari Amerika dan Chili, anak-anak prasekolah yang telah menggunakan dot paling tidak selama 3 tahun berisiko 3 kali lebih besar mengalami gangguan bicara dibandingkan anak-anak yang tidak menggunakan dot. Selain dot, anak-anak yang menghisap jempol juga berisiko lebih besar mengalami penundaan perkembangan kemampuan berbicara.

Dalam studi ini, para peneliti mempelajari latar belakang atau kronologis menghisap jempol dan jari, sejarah menyusui serta penggunaan dot pada 128 anak berusia 3-5 tahun. Tim peneliti yang dipimpin Dr Clarita Barbosa dari the University of Washington ini juga menggunakan tes linguistik untuk melihat apakah kemampuan bicara anak termasuk normal sesuai dengan umurnya atau apakah kemampuan mengucap bunyi dan kata mereka tergolong lambat dibandingkan dengan usia.

Peneliti menemukan, anak-anak yang menghisap jari atau jempol mereka, atau anak yang menggunakan dot paling tidak selama 3 tahun, berisiko 3 kali lipat lebih besar mengalami gangguan bicara. Sedang anak yang minum air susu ibu (ASI) paling tidak hingga berusia 9 bulan, dan tidak menyusu melalui botol, mengalami gangguan bicara yang lebih sedikit.

“Hasil studi ini menunjukkan kalau perpanjangan waktu mengisap di luar minum ASI mempunyai efek merusak terhadap perkembangan bicara pada anak,” ujar Barbosa, seperti dikutip situs dailymail.

Studi ini, terang Barbosa, menambah bukti baru bahwa penggunaan dot merugikan anak. Penggunaan dot ini, terang dia, akan membuat anak tidak ikut terlibat dalam percakapan sehari-hari.

Jika Dirugikan, ke Mana Konsumen Harus Melapor?

Konsumen sering kali menjadi obyek yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Meski sudah ada peraturan yang melindungi konsumen, UU No 8/1999 (UU Perlindungan Konsumen), tetap saja dalam praktiknya konsumen masih menjadi korban.


Terbatasnya akses informasi atau kesempatan bagi konsumen untuk mengakses informasi yang benar tentang barang atau jasa menjadi sumber awalnya. Selanjutnya, konsumen cenderung tak memahami bahwa haknya terlindungi dan bisa melapor ke sejumlah lembaga.

Kasus seperti malapraktik dalam pelayanan kesehatan, kesulitan pasien kurang mampu dalam mengakses layanan kesehatan, dan pembayaran barang belanjaan di kasir yang lebih mahal daripada yang tertera di label harga hanya sebagian kasus yang merugikan konsumen.

Menurut Marius Widjajarta, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), 90 persen kasus berhasil selesai dengan proses mediasi.

Tentu saja, mediasi menjadi salah satu jalan penyelesaian masalah konsumen jika ada pengaduan. Artinya, konsumen harus lebih dulu berani melaporkan kasus yang merugikan, tentu saja dengan mengenali apa hak-hak konsumen.

“Konsumen yang datang untuk mengadukan kasus terkait dengan layanan kesehatan tidak dipungut biaya. Butuh Rp 6.000 untuk materai, namun jika punya materai sendiri, artinya tidak perlu membayar apa pun. Ruang konsultasi terbuka sesuai dengan masalahnya. Apakah terkait medis atau hukum. Selanjutnya akan dilakukan mediasi, jika konsumen belum didampingi pengacara,” jelas Marius di sela workshop edukasi tentang perlindungan konsumen untuk wartawan di Hotel Pangrango, Bogor, Senin (19/4/2010) lalu.

Selain YPKKI, konsumen juga bisa mengadukan masalahnya ke lembaga pemerintah di tingkat kabupaten/kota seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Saat ini jumlahnya 45 badan di seluruh Indonesia.

“Kasus yang diselesaikan oleh BPSK lebih banyak menyangkut kasus perumahan pengembang, leasing, di samping kasus lain seperti pembayaran tidak sesuai struk belanja, air minum, listrik, dan penerbangan,” jelas Aman Sinaga, Wakil Ketua BPSK.

LPKSM yang menjadi rekanan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga bisa membantu konsumen menyelesaikan perkaranya. Bahkan, bantuan hukum yang tidak memungut biaya atau pro bono bisa diberikan.

“Bersuara melalui media di surat pembaca, misalnya, tidak cukup. Konsumen perlu melaporkan pengaduan terkait masalahnya sebagai bentuk pemenuhan haknya sebagai konsumen,” kata David ML Tobing, yang sering kali dianggap mencari sensasi ketika memperkarakan sejumlah kasus seperti jasa parkir atau delay penerbangan.

Jadi, sebagai konsumen, Anda memiliki hak merujuk kepada UUPK. Selain mencari informasi yang tepat, Anda juga berhak mengadukan laporan kerugian materiil maupun immateriil.